Ketidaktegasan Negara Menangani Kasus Lapindo!

Sumber semburan Lumpur/ http://www.ekonomi.metrotvnews.com

Tidak terasa, musibah Lumpur Lapindo saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun lamanya. Pertanyaan yang paling penting ialah, bagaimanakah nasib para korban lumpur yang sudah kehilangan rumah, matapencaharian, beserta segala kerugian-kerugian yang harus ditanggungnya? Awalnya lumpur panas Lapindo mulai menyembur sejak hari Senin, 29 Mei 2006 dari sepetak sawah yang terletak di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari-hari sesudah kejadian itu, kemudian lumpur  terus keluar tanpa bisa dihentikan. Mengakibatkan rumah-rumah, jalan-jalan, tanaman petani, serta jalan tol yang berada di sekitarnya terendam lumpur. Besarnya semburan lumpur setiap harinya sekitar 10.200 truk dam berkapasitas empat meter kubik.

Pascasemburan tersebut, banyak warga yang menjadi korban berpindah tempat ke posko-posko pengungsian, mereka kehilangan mata pencaharian. Jumlah korban pun semakin bertambah seiring dengan meluasnya genangan lumpur. Tak hanya berdampak pada kehidupan social saja yang menjadi buruk, tetapi pada aktivitas ekonomi juga. Selang beberapa hari setelah semburan, kurang lebih terdapat 15 perusahaan berhenti produksi.

Penyebab terjadinya semburan,

11 hari sebelum semburan gas sebenarnya PT Lapindo sudah diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa harus dipasang sebelum pengeboran sampai di formasi Kujung(lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak) di kedalaman 2.804 meter. Namun, Lapindo sebagai operator belum memasang casing berdiameter 9 lima per delapan inci pada kedalaman 2.590 meter. Pemasangan casing salah satu rambu keselamatan(berdasarkan dokumen yang diterima Kompas).

Menurut ahli geologi, Andang Bachtiar, menyatakan persoalan lumpur panas pertama muncul karena adanya ketidakstabilan atau peningkatan tekanan dalam formasi(zona unconsolidated clay). Persoalan utama dipicu adanya kekeliruan dalam pemasangan selubung(casing implementation). Akibatnya tekanan tidak stabil ini mencari jalan ke permukaan yang berwujud lumpur.

Adapun berikut ini beberapa tindakan penanggulangan lumpur yang sudah dilakukan diantaranya, mulai dari relief well, snubbing, hingga melesakkan bola-bola beton ke pusat semburan. Malah yang ada semburan tak surut dan semakin menjadi , luberannya mengalir sampai jauh. Pond penampung tak muat, tanggul jebol, sejumlah desa tenggelam.

Nasib para Korban?

Rumah yang tenggelam oleh genangan lumpur/ http://www.phravada.com

Para korban mau tidak mau harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal. Dampak negative menghadang, dari segi ekonomi, social, dan budaya masyarakat. Urat nadi perekonomian Jawa Timur menjadi surut akibat gangguan jalan tol utama di Surabaya-Gempol.

Sebagai puncak kebuntuan dan keputusasaan rakyat atas kemampuan negara melindungi dirinya, ketika semua dialog, perundingan, serta negosiasi, mulai yang paling ramah sampai yang paling amarah tidak mampu mendapatkan solusi, tak sedikit rakyat yang menampakkan pembangkangan(civil disobedience), bentuk ini merupakan pembangkangan politik  dalam perlawanan rakyat terhadap penguasa.

Tugas Negara,

Kunujungan Jokowi di lokasi/www.mediaindonesia.com

Membaca penanganan kasus Lapindo adalah menyaksikan drama lemahnya pemerintahan kita selama ini. Pemerintah seolah tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi tak punya kekuatan memobilisasi sumber daya dan mengatasi masalah secara sigap. Tertata, terukur, seksama, dan efektif. Tugas Negara ialah menjamin adanya kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram serta memajukan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi yang terjadi selama ini tercabutnya hak asasi masyarakat Sidoarjo besar-besaran!

Jika Negara kita tanggap, semestinya dengan segala kewenangan dan perlengkapan yang dimilikinya, pemerintah tentu dapat mempercepat penanggulangan dampak lumpur panas. Bagaimana dengan Badan Pelaksana Migas yang mestinya lebih aktif? Pembentukan Tim Nas tidak diharapkan jika hanya dijadikan sebagai alat untuk memepertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus ini!

Keppres No 13/2006,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo atau Keppres 13/2006.

Keppres 13/2006 itu menyebutkan tiga tugas utama TimNas, yaitu: 1) menutup semburan lumpur, 2) menangani luapan lumpur, 3) menangani masalah sosial. Biaya pelaksanaan tugas TimNas dibebankan pada anggaran Lapindo Brantas Inc.

Keppres 13/2006 yang dikeluarkan pada 8 September 2006 itu merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani semburan Lumpur Lapindo. Ditunjuk sebagai kepala TimNas adalah Basuki Hadimuljono. Menurut Keppres 13/2006 TimNas hanya akan bekerja selama 6 bulan sejak dibentuk.

Berdasarkan keputusan presiden diatas dapat disimpulkan jika Negara membebankan kasus Lumpur  menjadi tanggung jawab pihak Lapindo Brantas Inc. Padahal seharusnya Negara berkewajiban untuk menjamin kehidupan layak bagi warganya yang menjadi korban!

Berita terkini,

”Akhir Maret 2015, Pemerintah Janji Bayar Sisa Ganti Rugi Lumpur Lapindo”, kasus sudah berjalan hampir 9 tahun berjalan  lamanya. Bagaimanakah solusinya?

Sumber: http://korbanlumpur.info/portfolio/keppres-132006/

Betapa Lemahnya Pemerintah, Kompas, Rabu, 6 Sepetember 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s